PELUNCURAN BUKU “ADANYA ANEKSASI KEMERDEKAAN KEDAULATAN BANGSA PAPUA” DISAMBUT MERIAH

Terbitnya Buku Baru Berjudul Adanya Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua Oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Followup-nya Dari Aspek Hukum, Kini Membuka Jendela Rakyat Tuk Menggugat

Jayapura- Peluncuran buka sejarah Papua yang dikaji dari aspke hukum, kini diluncurkan di Expo Waena, Senin, 15 Agustus 2011, dari pukul 10.00 – 13.35. Buku tersebut ditulis oleh Forkorus Yaboisembut S.Pd, yang juga adalah ketua Dewan Adat Bangsa Papua. Penulis menulis buku tersebut, menurutnya untuk dipersembahkan khusus kepada seluruh komponen adat di tanah Papua.

Peluncuran buku tersebut berlangsung sangat meriah. Peserta yang hadir diperkirakan 150 orang lebih. Dalam penyempaian pelucuran buku tersebut, dihadiri pembedah yakni: Ferry Karet, Sofyan Socratez Yoman, Septer Manusfandu, yang dimoderatori oleh Dominggus Sorabut.

Dalam penjelasan buku “Adanya Aneksasi” tersebut, Penulis menjelaskan isi bahwa,” Indonesia dan Papua sama-sama Merdeka, kalau Papua buatan Belanda, Indonesia buatan Jepang” lanjutnya, “kenapa semua Negara merdeka karena Dekolonisasi di saat itu, terlepas dari kemerdekaan yang dirahi secara lain, namun Papua justru didiskriminasikan. Tahun 1961-1963 itu masih dalam tren Dekolonisasi.” Menurutnya, “Papua merupakan sebuah bangsa, sehingga 19 oktober 1961 itu sangat sah, jika dilihat dari sudut bangsa. Dan setiap bangsa berhak untuk merdeka. Karena kita sebuah bangsa, Indonesia tidak bisa bilang kita makar atau separatis. Kita tidak bentuk Negara baru, kalau bentuk Negara baru boleh dibilang makar. Sesungguhnya Indonesia yang makar karena sudah mencaplok Papua.” Sambil menutup penjelasan singkatnya tentang isi buku tersebut, dengan tegas penulis mengatakan, “sudah waktunya kita gugat”..

Dalam penjelasan isi buku tersebut, Pembedah Ferry Karet, sebelum memberikan pandangannya, ia berterima kasih kepada Forkorus yang sudah berinisiatif menulis buku Adanya aneksasi tersebut. Lanjutnya, Ferry menegaskan bahwa “Aneksasi adalah pencaplokan Negara lain ke dalam negaranya. Jika dilihat dari hukum internasional, Papua itu sebuah Negara yang dicaplokan masuk ke dalam NKRI. Karenanya, orang Papua tidak bikin masalah, orang lain yang datang bikin masalah di Papua”. Lanjutnya, “Negara penjajah berkewajiban mempersiapkan kemerdekaan untuk Negara yang dijajah itu. Dalam dekolonisasi, Papua itu Negara betul, bukan Negara boneka belanda, sehingga bukan Negara yang dikatakan bungkarno”.

Pada sesi pembedah berikut yakni Sofyan Socretez Yoman, Socrates mengatakan bahwa “New York tidak benar, pelaksaan Pepera kacau, jadi kalau Indonesia bilang Pepera final itu memalukan”. Tegasnya, “Pepera cacat hukum”. Kalau Pepera di jaga oleh PBB, pasti Papua sudah merdeka. Indonesia itu penipu besar. Jadi diplomasi Indonesia juga adalah diplomasi tipu-tipu, yang selalu menipu pada diplomasi-diplomasi Negara, yang sesungguhnya merendahkan mertabat Indonesia di dunia”. Lanjutnya lagi, “Pangdam dan Polda jangan keliru karena Pepera cacat hukum.  Pepera itukepanjangannya adalah “Perusak Pendapat Rakyat”. Untuk hari ini, pemerintah Indonesia harus membuka diri dan berdialog dengan Papua yang dimemediasi pihak ketiga.”

Pada sesi pembedah terakhir yakni pembedah Septer Manufandu mengatakan bahwa “Kemerdekaan RI bukan karena bambu runcing tapi karena intervensi luar. Orang papua tidak punya pengalaman dijajah seperti Indonesia yang dijajah 3,5 abad. Papua dan Indonesia sama-sama ada Intervensi luar. Politik itu hak pribadi manusia untuk menentukan hak hidupnya. Seharusnya pada tahun 1969, Indonesia harus memberikan PBB untuk memberikan rakyat memilih, tapi terbalik, Indonesia bikin cara-cara yang tidak beradap terhadap orang papua”.

Dalam peluncuran buku, yang sangat menarik, Negara Republik Indonesia dipandang telah melakukan makar terhadap Papua karena dicaplokannya Negara Papua ke dalam NKRI, yang sesungguhnya telah melanggar hukum Internasional.

Peluncuran buku yang menarik tersebut harus berakhir pada pukul 13.35, setelah beberapa tanggapan dari peserta yang lebih kepada penegasan ulasan singkat dari Penulis dan Pembedah.

oleh: m@rthen-goo

PILIH KANDIDAT PARTAI POLITIK: ANCAMAN BAGI RAKYAT

Partai politik di Indonesia dikenal dengan Money Politik. Siapa membayar besar terhadap partai politik dan melakukan perjanjian-perjanjian terselubung dengan Partai politik, namanya yang diberikan payung partai untuk meju mencalonkan diri menjadi Bupati/WaliKota/Gubernur dan bahkan menjadi pimpinan atas partai itu sendiri. Money Politik nyata dan jelas.

                Hasil wawancara kami dengan seorang pengurus partai, berinisial (S.P) kala itu dia di Jakarta (Jabatan dia di partai adalah ketua pengurus daerah kabupaten), mengatakan bahwa, ketika kita hendak memilih ketua Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta, hamburan uang sungguh banyak dan terjadi yang dilakukan oleh kandidat pencalonan ketua Partai Golkar Pusat. Aburizal membayar uang dengan nilai mata uang dolar kepada tiap pimpinan daerah. Surya palo pun mengeluarkan uang. Namun akhirnya dimenangkan oleh Aburizal karena memiliki dana yang besar dan banyak.

                internal partai pun mengeluarkan uang yang begitu besar untuk kepentingan menjadi pimpinan partai, sehingga orang yang dari luar partai dan hendak mencalonkan diri di partai itu tentunya akan membayar dengan lebih besar dari pada anggota partai itu sendiri. Hal ini sangat fatal karena yang akan terjadi adalah kandidat membayar uang triliunan dengan harapan kalau jadi Gubernur, semua itu akan digantikan. Akibatnya uang rakyat yang tersita habis hanya untuk membayar utang kandidat. Sehingga lahirlah penderitaan rakyat yang begitu panjang. Efeknya justru merusak tatanan sosila kemasyarakatan.

Sehingga jika masyarakat memilih calon dari partai politik menjadi pimpinan daerah, maka uang rakyat akan terkuras habis dengan penutupan utang pribadi.

Untuk menyelamatkan rakyat dari lapisan belenggu ini, calon Independent menjadi prioritas utama untuk perubahan dan perlindungan terhadap masyarakat. Terlepas dari itu, pencalonan bakal calon indepent datangnya dari suara rakyat, sehingga beban moril atas rakyat selalu ada dan kepentingan utama rakyat kan selalu menjadi prioritas dalam tiap kebijakan pemerintah.

By: Pemerhati Papua (R M G)